Tim BPS Sulawesi Barat Lakukan Supervisi Pendataan SNLIK 2025 di Desa Botto

Polewali Mandar, 7 Februari 2025 – Tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat bersama Kepala BPS Kabupaten Polewali Mandar dan Tim Statistik Sosial melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 di Desa Botto, Kecamatan Campalagian. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kualitas data yang dikumpulkan sesuai dengan metodologi dan standar yang telah ditetapkan.

Supervisi dilakukan terhadap Satriadi, salah satu petugas pendataan SNLIK 2025 di wilayah tersebut. Tim supervisi melakukan pendampingan secara langsung guna memastikan setiap tahapan wawancara berjalan sesuai prosedur serta untuk memberikan bimbingan teknis kepada petugas lapangan. Selain itu, supervisi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan dan mencari solusi agar proses pendataan dapat berjalan optimal.

Kepala BPS Kabupaten Polewali Mandar yang turut hadir dalam kegiatan ini menegaskan pentingnya akurasi data dalam survei SNLIK 2025. “Data yang dikumpulkan dalam survei ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan terkait literasi dan inklusi keuangan. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa setiap tahapan pendataan dilakukan dengan cermat dan sesuai pedoman,” ujarnya.

Supervisi ini juga menjadi kesempatan bagi Tim BPS Sulawesi Barat untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan pemahaman terkait pentingnya survei ini, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat dan jujur. Dengan supervisi yang ketat dan berkelanjutan, diharapkan hasil survei dapat mencerminkan kondisi riil literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Polewali Mandar.

Kegiatan supervisi ini berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari masyarakat serta petugas lapangan. Diharapkan, proses pendataan SNLIK 2025 di Kabupaten Polewali Mandar dapat terselesaikan dengan baik dan menghasilkan data yang valid serta bermanfaat bagi perumusan kebijakan keuangan yang lebih inklusif.