Insight Forum Lintas Sektor Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2022

Polewali (15/06) – Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Juanda Maulana, M.Si membuka acara Forum Lintas Sektor Ekonomi Sulawesi Barat dengan tema “Mendorong Kemandirian Ekonomi Sulawesi Barat untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dalam Menopang Ibu Kota Nusantara (IKN)” yang bertempat di Hotel Ratih, Polewali. Narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini adalah Rufita Sri Hasanah, SE, M.IntEcon&F perwakilan dari Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik PPN/Bappenas, Dr. Emeralda Ayu Kusuma, S.Sos., M.Si. merupakan tenaga ahli Gubernur Sulawesi Barat, dan Ahmad Fauzan Adzima, S.P., M.Sc. adalah tenaga Ahli Universitas Hasanuddin. Peserta dalam kegiatan ini meliputi instansi vertikal, seperti Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, DJPbN Provinsi Sulawesi Barat, kemudian BPS Provinsi Sulawesi Barat, serta OPD provinsi, dan yang terakhir OPD masing-masing Kabupaten mulai dari Kabupaten Pasangkayu hingga Kabupaten Polewali Mandar turut meramaikan acara yang digelar pada pagi hari yang cerah.

Kegiatan forum lintas sektor ekonomi sulawesi barat, dimulai dengan penyampain arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yang disampaikan oleh Kepala Bappeda, dimana intisari dari paparan yang dibawakan diantaranya ada lima poin.

Pertama, berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, capaian angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah tumbuh sebesar 2,56 persen, dimana sektor yang memiliki kontribusi terbesar adalah sektor pertanian. Kondisi ini masih berada dibawah angka nasional 3,69 persen. Kebijakan pengembangan komoditi pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2023 di angka 4,5 persen sampai dengan 5,2 persen.

Kedua, intervensi terhadap kemiskinan yang diperlukan seperti penguatan sistem data melalui verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), memperkuat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, peningkatan keterampilan dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian optimalisasi program jaminan sosial. BPS merilis data kemiskinan Sulawesi Barat pada september 2021 di angka 9,71 persen. Apresiasi untuk pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat karena nilainya lebih kecil dibandingkan dengan angka nasional yaitu sebesar 11,85 persen.

Ketiga, terkait dengan pengangguran, hal yang harus digaris bawahi berdasarkan data BPS adalah sebanyak 67,64 persen penduduk di Sulawesi Barat berpendidikan SLTP kebawah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi SDM dan skill tenaga kerja, pelatihan dan sertifikasai tenaga kerja, penguatan pendidikan, kemudian peningkatan padat karya.

Keempat, ketimpangan pendapatan juga perlu mendapatkan perhatian khusus, dimana capaian saat ini adalah 0,366. Semakin mencapai nol makan semakin baik, ketimpangan pendapatan masyarakay merata sempurna.

Kemudian yang terakhir, kelima adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi pekerjaan rumah cukup berat karena IPM Sulawesi Barat berada di urutan 31 secara nasional dengan nilai sebesar 66,36 sedangkan angka nasional 72,29 artinya berada di posisi terendah keempat. Permasalahan pembangunan manusia ini disebabkan diantaranya oleh tingginya angka stunting di Sulawesi Barat yaitu sebesar 33,87 persen merupakan tertinggi kedua nasional, tingginya angka pernikahan anak di Sulawesi Barat yaitu sebesar 19,2 persen tertinggi ketiga nasional yang berdampak hilangnya kesempatan bagi anak untuk tumbuh kembang secara maksimal. Kemudian tingginya angka anak tidak sekolah usia 7 sampai 18 tahun yaitu sebesar 10,25 persen tertinggi di Regional Sulawesi. Pendapatan perkapita penduduk masih dibawah nasional. Kemudian upaya yang diharapkan diantaranya perbaikan akses dan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, upaya pencegahan stunting, peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Kemudian highlight dari narasumber diantaranya adalah terkait potensi ekonomi pertanian Sulawesi Barat sebagai penopang IKN diantaranya memiliki potensi sebagai pemasok hasil pangan, pemasok hasil perkebunan, pemasok buah dan sayuran, pemasok hasil olahan pertanian ke IKN maupun wilayah lainnya. Selanjutnya, produksi padi di Sulawesi Barat masih terhitung rendah, tapi ini sekaligus menjadi sebuah potensi yang bisa dioptimalkan. Pembangunan Sulawesi Barat mempunyai kekuatan menjadi posisi strategis di jalur ALKI-II menghubungkan samudera hindia, Indonesia, dan Pusat Ekonomi Asia-Pasifik. Potensi SDA yang beragam dan besar: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, ESDM, dan Pariwisata. Kemudian beberapa kelemahan yang ditemukan diantaranya sebagian besar usaha ekonomi bersifat tradisional, pengangguran dan kemiskinan; jumlah penduduk kecil dan IPM rendah; infrastruktur wilayah dan pelayanan publik belum optimal; keterbatasan APBD dan akses permodalan; iklim investasi dan kemudahan berbisnis belum kondusif dan atraktif. Dari kekuatan dan kelemahan yang ada kemudian dikombinasikan yang memunculkan peluang yang sangat penting yaitu Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Dunia: IKN; Pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan permintaan barang & jasa; Semakin terbukanya konektivitas nasional maupun global: ALKI-II sebagai Tol Laut, transportasi udara dan darat, dan konektivitas digital. Namun dalam prosesnya tetap harus memperhitungkan ancaman yang akan terjadi seperti Globalisasi: Perdagangan Bebas dan Persaingan; Pencemaran, Degradasi Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Bencana Alam (Banjir, Kekeringan, dll); Dampak Industri 4.0; Kebijakan Politik-ekonomi belum Kondusif.

Pada akhirnya kegiatan semacam ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan untuk semua stakeholder terkait untuk terus mengoptimalkan kinerja dan bersama-sama bersinergi serta berkolaborasi untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang mempunyai kemandirian ekonomi dan mendukung visi Indonesia yaitu ”Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

(SY)